Peraturan Keterbukaan Informasi Publik

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi
8. Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sumatera Selatan Nomor 77 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Thaun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
9. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 2-144 Tahun 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan
10. Surat Keputusan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pelayanan Meja Informasi di Lingkungan Peradilan Agama
11. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 631/Sek/SK/VII/2023 tentang Juknis Pelaksanaan Monev Informasi Publik di Pengadilan
12. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 14/KPA.W6-A4/SK-HM1.2/I/2026 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola dan Dokumentasi Pengadilan Agama Kayuagung Tahun 2026
13. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor : 60/KPA.W6-A4/SK.HM1.2/I/2026 tentang Penetapan Daftar informasi Publik 2026
14. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 1206/KPA.W9-A4/SK.HM1.2/I/2026 tentang Jenis Informasi yang Dikecualikan tahun 2026